Klikjateng, Blora – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024, pada Kamis (27/3/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Blora, Mustopa, dan dihadiri oleh anggota DPRD serta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Dalam pengantarnya, Mustopa menegaskan bahwa LKPJ merupakan bagian penting dalam mekanisme pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“LKPJ ini menjadi bagian penting dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah serta sebagai bahan evaluasi bersama demi kemajuan Kabupaten Blora,” ujar Mustopa.
Pendapatan Daerah Capai Rp 2,6 Triliun
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blora Arief Rohman memaparkan ringkasan LKPJ 2024. Salah satu capaian yang disoroti adalah pendapatan daerah yang berhasil melampaui target, mencapai 100,5 persen atau sekitar Rp 2,6 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 2,63 triliun dari total anggaran Rp 2,71 triliun, atau sebesar 97,35 persen. Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2024 tercatat sebesar Rp 86,44 miliar.
Bupati Arief Rohman juga menguraikan berbagai program pembangunan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024, meliputi infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dari total 1.693 indikator kinerja pemerintahan dan pembangunan, mayoritas berhasil dengan baik. Namun, terdapat 57 indikator atau sekitar 3,37 persen yang belum mencapai hasil optimal.
“Kami menyadari masih ada beberapa sektor yang perlu ditingkatkan. Untuk itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan,” ujar Bupati Arief Rohman.
Blora Raih 33 Penghargaan Sepanjang 2024
Dalam laporannya, Bupati Arief juga menyoroti berbagai pencapaian Pemkab Blora selama 2024. Salah satu kebanggaan adalah perolehan 33 penghargaan di tingkat regional Jawa Tengah maupun nasional. Penghargaan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, hingga keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Blora Mustopa meminta seluruh anggota DPRD untuk mencermati dan membahas LKPJ dengan saksama. Ia menekankan bahwa DPRD dan kepala daerah adalah mitra strategis sejajar dalam menjalankan roda pemerintahan.
“LKPJ ini bukan untuk menjatuhkan Bupati, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama guna meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menjadi momen penting bagi DPRD dan Pemkab Blora dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan serta menentukan langkah strategis ke depan. Dengan adanya LKPJ ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Blora dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
