Klikjateng, Blora – Komandan Kodim 0721/Blora, Letkol Inf. Agung Cahyono, meluruskan persepsi publik terkait keterlibatan TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa TNI hanya berperan sebagai pemantau di lapangan, bukan sebagai pihak yang merekrut tenaga kerja maupun menentukan menu MBG.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Aula Makodim 0721/Blora, Senin (22/9/2025), didampingi Kasdim Mayor Inf. Bani, Pasiter Kapten Inf. Maningsun, dan Pasintel Lettu Arm. Gunawan.
Konferensi pers ini digelar setelah muncul pernyataan dalam rapat Komisi D DPRD Blora bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggir dan Dinas Pendidikan, di mana Ketua Komisi D, Subroto, sempat menyoroti kualitas menu MBG yang dianggap minimalis serta menyinggung keterlibatan TNI dalam program tersebut.
TNI Bukan Penentu Menu dan Rekrutmen
Menanggapi hal itu, Letkol Agung Cahyono menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengatur maupun menentukan menu MBG. “Peran TNI hanya sebatas monitoring untuk memastikan program berjalan sesuai arahan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, TNI pada dasarnya memiliki tugas pokok menjaga pertahanan dan keamanan negara, baik di masa perang maupun damai. Pada masa damai, TNI juga menjalankan operasi teritorial untuk mendukung program strategis pemerintah.
“Dalam konteks MBG, peran kami hanya sebatas pengawasan dan percepatan pelaksanaan. Dapur SPPG itu langsung terdaftar secara online ke Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, bukan Kodim yang memverifikasi. Di Blora saat ini sudah ada 49 SPPG, atau sekitar 65 persen dari target 73,” terangnya.
Tidak Jadi “Beking” Dapur MBG
Dalam sesi tanya jawab, wartawan menyinggung potensi risiko keracunan massal yang pernah terjadi di daerah lain. Dandim Agung bersyukur hal tersebut belum pernah terjadi di Blora. Ia juga menegaskan bahwa Kodim tidak menjadi “beking” bagi dapur penyedia MBG.
“Kalau ada keluhan, masyarakat bisa langsung menyampaikan ke dapur penyedianya. Kami pastikan, Kodim tidak membekingi siapapun. Saat ini juga sudah dibentuk Satgas Pengawas MBG Kabupaten Blora, dipimpin Wakil Bupati. Saya bersama Kapolres ditunjuk sebagai wakil ketua. Rencananya, akan ada hotline pengaduan agar semua pihak bisa ikut mengawasi,” tegasnya.
Harapan Redam Polemik
Menutup keterangannya, Letkol Agung kembali menegaskan bahwa TNI hanyalah bagian dari sistem pengawasan untuk mendukung keberhasilan program pemerintah pusat.
“Kami TNI tidak pernah membenci siapapun. TNI itu dari rakyat dan untuk rakyat. Saya yakin, pernyataan Pak Broto tidak dimaksudkan untuk menyinggung. Yang jelas, potongan video yang beredar itu tidak utuh,” ujarnya.
Ia berharap polemik seputar MBG di Blora bisa segera mereda sehingga semua pihak dapat kembali fokus pada tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, lansia, serta ibu hamil dan menyusui.
