Klikjateng, Blora – Bupati Blora, Arief Rohman, terus mengupayakan solusi terbaik bagi tiga desa yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Gerak Karangnongko. Dalam rangka mencari solusi terbaik, Bupati Arief menemui Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, di kantornya pada Selasa (21/1/2025) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Arief menyampaikan bahwa tiga desa di Blora, yakni Ngrawoh, Nglebak, dan Nginggil, terdampak langsung oleh pembangunan bendungan tersebut.
“Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Menteri Iftitah Sulaiman dan Pak Dirjen sahabat lama saya, Velix Wanggai, yang telah menerima kami hari ini. Kami ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Blora memiliki proyek strategis nasional, yakni Bendungan Karangnongko,” ujar Bupati Arief.
Bupati menegaskan bahwa harapan utama pihaknya adalah agar ketiga desa tersebut tetap ada dengan cara direlokasi dalam bentuk transmigrasi lokal di lokasi yang tidak jauh dari desa asal.
“Harapan kami, desa-desa ini tetap ada dalam arti direlokasi ke tempat yang tidak jauh dari lokasi sekarang. Jaraknya maksimal sekitar dua kilometer,” lanjutnya.
Bupati Arief juga mengungkapkan bahwa lokasi yang direncanakan untuk program transmigrasi lokal tersebut berada di kawasan KHDTK (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus) UGM Getas.
“Kami ingin menyukseskan pembangunan Bendungan Karangnongko yang telah ditetapkan sebagai PSN. Namun, di sisi lain, kami juga ingin menampung keinginan masyarakat dan mencarikan solusi terbaik bagi mereka,” tambahnya.
Dapat Dukungan dari Kementerian Transmigrasi
Menanggapi hal tersebut, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyambut baik usulan dari Bupati Blora.
“Usulan Pak Bupati sangat bagus. Akan kami tindak lanjuti laporannya, termasuk nanti saat bertemu dengan Pak Presiden, akan kami sampaikan. Karena ini merupakan ide brilian dari Pak Bupati terkait transmigrasi lokal,” ujar Menteri Iftitah.
Ia juga menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden, program transmigrasi bukan sekadar memindahkan penduduk, melainkan juga menciptakan desa-desa produktif yang mampu berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat.
“Kalau di kami istilahnya desa menjadi pencetak uang, bukan hanya sekadar lokasi pemukiman baru,” pungkasnya.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, harapan bagi masyarakat terdampak Bendungan Karangnongko untuk mendapatkan tempat tinggal baru yang layak semakin terbuka. Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi warga agar program ini berjalan sesuai harapan.
