Klikjateng, Blora – Upaya percepatan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Blora semakin nyata. Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, langsung melakukan audiensi dengan Kepala BNN RI, Komjen Pol. Martinus Hukom, di Jakarta pada Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Arief menyerahkan sertifikat tanah hibah dari Pemkab Blora kepada BNN RI sebagai langkah konkret dalam mendirikan BNNK Blora.
Audiensi yang berlangsung di ruang Soetomo, Kantor BNN RI, Jl. MT Haryono No.11, Cawang, Jakarta Timur, turut dihadiri oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol. Dr. H. Agus Rohmat, beserta jajaran pejabat utama. Bupati Arief datang didampingi sejumlah Kepala OPD Pemkab Blora.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Arief menyerahkan sertifikat tanah hibah seluas 3.000 meter persegi kepada BNN RI. Tanah tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan Kantor BNNK Blora guna memperkuat upaya pemberantasan narkotika di wilayah Jawa Tengah, khususnya di kawasan Pantura timur.
“Kami sudah menyiapkan lahan yang telah dihibahkan untuk pendirian BNNK. Selain itu, kantor sementara hingga sarana prasarana dan 17 staf juga sudah kami siapkan,” terang Bupati Arief.
Menurutnya, posisi strategis Blora yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur menjadikan daerah ini rawan peredaran narkoba. Oleh karena itu, kehadiran BNNK sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan.
“Kami juga memiliki konsep pembangunan kawasan Cepu Raya sebagai magnet pertumbuhan ekonomi bersama. Mengingat Blora berada di wilayah perbatasan, serta belum adanya kantor BNNK di Pati Raya, kami sangat berharap dukungan agar BNNK bisa segera berdiri di Blora,” tambahnya.
Dukungan dari BNN RI
Kepala BNN RI, Komjen Pol. Martinus Hukom, menyambut baik langkah Pemkab Blora dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika. Ia mengapresiasi komitmen Bupati Arief dalam menyediakan infrastruktur untuk mendukung terbentuknya BNNK di Blora.
“Sertifikat tanah hibah ini merupakan langkah strategis dalam mendirikan fasilitas yang mendukung kinerja BNN. Kehadiran BNNK Blora nantinya akan memperkuat layanan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi di tingkat lokal,” ujar Martinus.
Ia juga menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan kebijakan Presiden yang menempatkan isu narkoba sebagai isu strategis nasional. Oleh karena itu, pendirian BNNK di Blora mendapat perhatian serius dari BNN RI.
Jawa Tengah Minim BNNK
Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol. Dr. H. Agus Rohmat, menambahkan bahwa saat ini jumlah BNNK di Jawa Tengah masih tergolong sedikit dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.
“Hingga saat ini, di wilayah BNNP Jawa Tengah baru terdapat sembilan kantor BNNK. Ini jumlah yang masih sangat minim jika dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa,” ungkapnya.
Agus Rohmat juga memaparkan bahwa saat ini Blora berada di peringkat 31 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam hal kasus narkotika. Sepanjang tahun terakhir, terdapat 12 kasus narkotika dengan 17 tersangka, dua kasus psikotropika dengan dua tersangka, serta 12 kasus obat-obatan berbahaya dengan 15 tersangka.
Harapan Besar untuk Blora
Dengan adanya dukungan dari BNN RI dan BNNP Jawa Tengah, Bupati Arief Rohman berharap pendirian BNNK Blora bisa segera terealisasi. Ia menegaskan komitmennya untuk terus melobi pemerintah pusat demi mewujudkan rencana tersebut.
“Kami sangat berharap dukungan dari BNN RI agar kantor BNNK ini bisa segera berdiri di Blora. Dengan adanya BNNK, upaya pemberantasan narkotika di wilayah kami bisa lebih maksimal,” pungkasnya.
Dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kesiapan infrastruktur yang telah disediakan oleh Pemkab Blora menjadi sinyal positif bagi percepatan pendirian BNNK. Kini, tinggal menunggu tindak lanjut dari BNN RI untuk merealisasikan kehadiran lembaga tersebut di Kabupaten Blora.
