Klikjateng, Blora – Pemerintah Kabupaten Blora melakukan studi tiru terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pengembangan pertanian organik ke Pemerintah Kota Bogor, Senin (15/12/2025). Kegiatan berlangsung di Gedung Balai Kota Bogor.
Rombongan Pemkab Blora dipimpin langsung oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, didampingi Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora Mustopa, jajaran kepala OPD terkait, serta insan pers. Rombongan diterima Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Ketua DPRD Kota Bogor.
Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi dan kerja sama antardaerah, khususnya dalam pengelolaan dan optimalisasi PAD.
“Kami ingin silaturahmi dan membangun sinergi kerja sama ke depan antara Blora dan Kota Bogor. Kami ingin belajar dari Bogor, karena kota ini kami pelajari dari sisi PAD-nya yang cukup baik. Di tengah efisiensi dan pemotongan anggaran, tentu kita perlu strategi untuk meningkatkan PAD,” terang Bupati.
Menurutnya, Pemkab Blora ingin mempelajari secara mendalam strategi dan inovasi yang diterapkan Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memaparkan bahwa PAD Kota Bogor telah melampaui angka Rp1 triliun dari total APBD sebesar Rp3,3 triliun.
“APBD Kota Bogor sebesar Rp3,3 triliun, sebagian besar diperoleh dari PAD yang mencapai Rp1,1 triliun. Selebihnya berasal dari dana bagi hasil, transfer daerah, serta sumber-sumber lain yang sah,” jelasnya.
Meski demikian, Dedie mengungkapkan bahwa Kota Bogor juga terdampak kebijakan pemotongan transfer ke daerah.
“Pemotongan transfer daerah ini berlaku nasional. Untuk Kota Bogor, tercatat mencapai sekitar Rp250 miliar,” paparnya.
Dalam rangka mengoptimalkan PAD, Pemerintah Kota Bogor terus mendorong inovasi melalui digitalisasi layanan pendapatan daerah, di antaranya penerapan SIPDEH (Sistem Informasi Pajak Daerah), layanan E-SPPT, E-OPSIR, serta aplikasi pendataan dan pengawasan lapangan berbasis digital.
Selain itu, sektor perparkiran juga menjadi salah satu fokus pengembangan PAD. Saat ini terdapat sekitar 110 titik parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Bogor, sementara parkir di kawasan pasar dikelola oleh Perumda.
Untuk meningkatkan tata kelola dan optimalisasi pendapatan sektor parkir, Pemkot Bogor tengah menyusun Perda khusus perparkiran, Perwali pengelolaan parkir, melakukan inventarisasi ulang lokasi parkir, serta mendorong transformasi sistem pemungutan dari manual ke sistem digital (ORIS).
Pemkot Bogor juga menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga, mengkaji pemungutan parkir di ruas jalan provinsi dan nasional, serta merencanakan penerapan tarif parkir diferensial pada ruas jalan rawan kemacetan.
Selain sektor pendapatan, Pemkab Blora juga mempelajari kebijakan pertanian yang diterapkan Kota Bogor. Mengingat keterbatasan lahan, Pemkot Bogor lebih menekankan pengembangan urban farming dan pertanian organik.
“Karena lahan pertanian kami terbatas, kebijakan pertanian lebih diarahkan pada pertanian perkotaan atau urban farming serta pertanian organik,” jelas Dedie.
Agenda studi tiru dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara Pemkab Blora dan Pemkot Bogor, termasuk dialog antara DPRD Blora dan DPRD Kota Bogor terkait regulasi Peraturan Daerah Pertanian Organik.
Selain ke Balai Kota Bogor, rombongan Pemkab Blora juga melakukan kunjungan ke Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mempelajari pengembangan pertanian organik dan ketahanan pangan.
Bupati Blora bersama rombongan berdiskusi dengan Prof. Iskandar Zulkarnaen Siregar selaku Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni IPB, serta Prof. Suryo Wiyono selaku Dekan Fakultas Pertanian IPB, didampingi para guru besar dan dosen bidang pertanian.
“Kami mendiskusikan berbagai hal yang dapat dikolaborasikan antara Pemkab Blora dan IPB, khususnya dengan Fakultas Pertanian. Beberapa program kolaborasi juga sudah kami laksanakan di Blora,” terang Wakil Rektor IPB.
