Menu ✖

Mode Gelap
Bertahan 10 Tahun Berjualan Keliling, Bu Sami Jajakan Nasi Jagung hingga Kerupuk Samier di Blora Kapolres Blora Pimpin Sertijab PJU dan Kapolsek, Ini Daftar Pejabat yang Berganti Kebakaran Lahan di Japah Blora, Polisi Pastikan Api Padam dan Imbau Warga Waspada Lepas 351 Personel ke PORPROV Jateng 2026, Blora Bidik Pertahankan Peringkat Keenam Bupati Arief Gandeng Pimpinan DPRD ke Jakarta, Tancap Gas Sekolah Rakyat Blora 535 KK Terdampak Bendung Karangnongko, Bupati Blora Perjuangkan Kepastian Relokasi

Berita

Bupati Arief Gandeng Pimpinan DPRD ke Jakarta, Tancap Gas Sekolah Rakyat Blora

badge-check


					Bupati Arief Gandeng Pimpinan DPRD ke Jakarta, Tancap Gas Sekolah Rakyat Blora Perbesar

Klikjateng, BLORA — Pemerintah Kabupaten Blora terus mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu. Salah satu fokus utama saat ini adalah memastikan kesiapan lahan sekaligus mendorong percepatan penetapan lokasi pembangunan.

‎

‎Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Senin (19/10/2026).

‎

‎Bupati Blora Arief Rohman bersama Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Chandra, serta jajaran perangkat daerah mendatangi kedua kementerian tersebut.

‎

‎Dalam pertemuan di Kementerian Sosial, rombongan Pemkab Blora diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Muhamad Hasan Chabibie beserta jajaran. Selanjutnya, koordinasi dilanjutkan ke Kementerian PU dan diterima Plt. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Aris Rudianto Nugroho.

‎

‎Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Blora.

‎

‎Menurutnya, Pemkab Blora saat ini tinggal menunggu proses penetapan lokasi atau penlok sebagai salah satu tahapan penting sebelum pembangunan memasuki tahap berikutnya.

‎

‎“Dari kementerian mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Blora sudah siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Sekarang kami menunggu penetapan lokasi atau penlok dari Kementerian PU dan Kementerian Sosial,” kata Arief.

‎

‎Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu dapat segera memasuki tahap ketiga pada 22 Desember 2026.

‎

‎Pemkab Blora, lanjut Arief, akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya untuk menyelesaikan berbagai persyaratan yang diperlukan serta memastikan penetapan lokasi pembangunan.

‎

‎Dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian PU, Arief juga memaparkan kesiapan lahan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu. Lahan tersebut telah diperiksa oleh satuan kerja terkait, termasuk pengecekan akses jalan menuju lokasi pembangunan.

‎

‎“Setelah survei dari Satker, lahan sudah diperiksa dan kami siapkan. Jalan masuk juga sudah memiliki lebar delapan meter. Pekerjaan urukan dan limestone sudah berjalan,” ujarnya.

‎

‎Berdasarkan laporan mingguan pekerjaan penimbunan lahan periode 12-18 Oktober 2026, progres fisik penyiapan lahan telah mencapai 95,70 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan target rencana sebesar 85,81 persen.

‎

‎Dengan demikian, pekerjaan penyiapan lahan tercatat lebih cepat 9,89 poin persentase dibandingkan target yang ditetapkan.

‎

‎Selain penimbunan lahan, Pemkab Blora juga telah membangun akses jalan beton sepanjang 323 meter dengan lebar delapan meter.

‎

‎Sejumlah infrastruktur dasar turut disiapkan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, di antaranya jaringan air bersih melalui PDAM serta jaringan listrik tiga fase oleh PLN.

‎

‎Arief menyampaikan, tindak lanjut kesiapan lokasi selanjutnya akan dikoordinasikan bersama satuan kerja Kementerian PU. Pada 27 Oktober 2026 juga direncanakan adanya tindak lanjut dari satuan kerja terkait kesiapan lokasi.

‎

‎Dalam koordinasi tersebut, Pemkab Blora juga mengajukan dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan sisa lahan yang belum dilakukan pengurukan, yakni sekitar 2,9 hektare.

‎

‎Selain itu, dukungan juga dibutuhkan untuk penyelidikan kondisi tanah, topografi, hingga penyusunan desain teknis pembangunan.

‎

‎Perlu Sinergi Lintas Kementerian

‎

‎Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sejumlah tahapan harus diselesaikan, mulai dari aspek administrasi, teknis, kesiapan lahan hingga penetapan lokasi.

‎

‎Pemkab Blora menyatakan siap melanjutkan koordinasi dengan kementerian dan satuan kerja terkait agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.

‎

‎Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dengan percepatan pembangunan tersebut, Pemkab Blora berharap fasilitas pendidikan di Kecamatan Cepu dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Berita