Klikjateng, Blora – DPRD Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna untuk mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan DPRD Kabupaten Blora, Jumat (14/8/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Blora H. Mustopa, dan dihadiri Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah legiun veteran dan purnawirawan TNI-Polri.
Dari Jakarta, rangkaian sidang kenegaraan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam pidato pengantarnya menegaskan bahwa Sidang Tahunan MPR bukan sekadar agenda konstitusional, melainkan momentum untuk memperkuat persatuan dan komitmen kebangsaan.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menekankan pentingnya memperkuat daerah sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang berdaulat.
Setelah pidato pengantar pimpinan lembaga negara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingat kembali sumpah yang diucapkannya ketika dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan kepemimpinan dengan tulus dan jujur serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo menyampaikan bahwa selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahannya, telah dijalankan 121 kebijakan transformatif untuk menangani berbagai persoalan nasional.
Salah satu capaian yang disoroti adalah sektor pangan. Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.
Pemerintah juga disebut telah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen setelah menyederhanakan aturan penyaluran. Di sektor energi, pemerintah mulai mewujudkan swasembada solar melalui penerapan B50.
Menurut Prabowo, mulai 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Kebijakan tersebut disebut mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.
Selain pangan dan energi, Presiden memaparkan perkembangan sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial digital, hilirisasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan.
“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” kata Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa pembangunan nasional bukan pekerjaan Presiden seorang diri. Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen masyarakat.
“Republik ini dibangun oleh kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo turut menyampaikan capaian lembaga-lembaga negara. DPR RI disebut telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026. Salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
DPD RI juga disebut telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi untuk menjadi masukan bagi Rencana Kerja Pemerintah 2027.
Di bidang hukum, Presiden menyampaikan Mahkamah Agung pada 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara dengan produktivitas 99,54 persen.
Sementara itu, Komisi Yudisial menerima 1.402 laporan masyarakat sepanjang Januari hingga Juni 2026 dan mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang dinilai terbukti melakukan pelanggaran etik.
Mahkamah Konstitusi disebut telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perkara terkait perselisihan hasil Pilkada. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus.
Prabowo juga menyampaikan capaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp112 triliun sepanjang 2025.
Di sektor investasi, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan disebut menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Sementara pada semester pertama 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 disebut mencapai 5,61 persen, sedangkan pertumbuhan semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen.
Meski demikian, Presiden menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir. Menurutnya, pembangunan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan. Setiap kebijakan harus memperbaiki kehidupan rakyat. Itulah orientasi Pemerintah yang saya pimpin,” ujarnya.
Dari Kabupaten Blora, rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kehadiran unsur pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda dan elemen masyarakat diharapkan turut memperkuat semangat kebangsaan serta mendorong sinergi antara kebijakan nasional dan pembangunan daerah.
