Klikjateng, Blora — Pemerintah Kecamatan Jepon menggelar Konferensi Kepala Desa/Kepala Kelurahan bersama dinas dan instansi se-Kecamatan Jepon di Balai Desa Palon, Rabu (11/2/2026). Kegiatan rutin bulanan ini menjadi ruang komunikasi dan koordinasi lintas sektor guna menjaga kondusivitas wilayah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Camat Jepon, Andi Nurrohman, menyampaikan bahwa konferensi tersebut merupakan tradisi yang terus dilestarikan sebagai warisan para camat terdahulu.
“Tujuannya satu, melestarikan budaya tinggalan para camat dahulu. Ini menjadi ruang komunikasi dan koordinasi seluruh elemen di wilayah Kecamatan Jepon. Kita sebagai penerus melanjutkan tradisi yang sudah baik ini,” ujar Andi.
Pada konferensi kali ini, terdapat dua isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di masyarakat serta intensifikasi pendapatan melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Fokus hari ini ada dua hal, pertama terkait penonaktifan kepesertaan PBI di masyarakat, dan kedua intensifikasi pendapatan melalui PBB,” jelasnya.
Selain itu, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai informasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Camat Jepon turut mengapresiasi jajaran kepolisian yang selama ini menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya.
Menurut Andi, koordinasi lintas desa dan instansi sangat penting dalam membangun kondusivitas wilayah.
“Kekuatan membangun kondusivitas wilayah adalah komunikasi dan koordinasi. Peran kecamatan adalah mengoordinasikan semua elemen yang ada, sehingga isu-isu yang berkembang bisa dibahas dalam rapat rutin lintas sektor setiap bulan,” tegasnya.
Ia pun berpesan agar seluruh desa, kelurahan, dan instansi tetap bersinergi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Dengan dukungan pemerintah desa, kelurahan, dan lintas sektor, itu menjadi kekuatan untuk melayani masyarakat secara efektif dan efisien,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Palon, Darsono, mengungkapkan bahwa persoalan yang paling banyak dikeluhkan kepala desa dalam forum tersebut adalah terkait BPJS Kesehatan, khususnya kepesertaan PBI yang tiba-tiba nonaktif tanpa pemberitahuan kepada warga.
“Banyak warga yang saat berobat pertama masih aktif, tapi ketika kontrol berikutnya ternyata sudah dinonaktifkan. Akhirnya diarahkan untuk mengurus ke desa,” kata Darsono.
Ia menjelaskan, pemerintah desa hanya dapat membantu dengan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), namun tidak memiliki kewenangan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS.
“Kami hanya bisa memberikan SKTM dan mengusulkan kembali agar bisa aktif. Tidak bisa mencetak atau mengaktifkan langsung,” jelasnya.
Darsono berharap ada sosialisasi yang lebih masif dari dinas terkait melalui kecamatan hingga ke desa agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
“Kadang warga mengira yang menonaktifkan itu dari desa. Harapan kami, dari puskesmas maupun rumah sakit bisa menyampaikan dengan lebih jelas bahwa desa hanya bisa membantu dengan SKTM dan pengusulan,” ujarnya.
Dari sisi keamanan, Kapolsek Jepon Iptu Moh. Junaidi menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung program pembangunan desa.
“Kami sebagai pemangku keamanan tentunya menjaga kondusivitas masyarakat, jangan sampai ada konflik. Semua stakeholder mendukung program pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, upaya pencegahan potensi konflik maupun gangguan kamtibmas dilakukan melalui deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dan fungsi intelijen.
“Deteksi dini kami lakukan melalui Bhabinkamtibmas dan intelijen untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di desa,” jelasnya.
Selain itu, Polsek Jepon juga rutin memberikan sosialisasi hukum kepada perangkat desa dalam forum konferensi bulanan yang digelar secara bergilir di masing-masing desa.
Dengan adanya konferensi rutin ini, diharapkan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dinas terkait, serta aparat keamanan semakin solid dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat dan menjaga kondusivitas wilayah Kecamatan Jepon.
