Klikjateng, Blora – Anggota DPRD Kabupaten Blora, Subroto, angkat bicara terkait insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 1 Blora usai menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (25/11/2025). Ia menilai kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap penyedia, mekanisme pengelolaan dana, serta standar penyajian makanan program MBG.
Menurut Subroto, tampilan menu yang disajikan sebenarnya terlihat menarik dari sisi estetika maupun bentuk. Namun di balik itu, ia menemukan berbagai persoalan yang patut ditelusuri lebih dalam.
“Misalnya soal kepala ikan teri, ya minta tolong dibuanglah, telur yang porsinya memprihatinkan, hingga porsi yang tidak sesuai. Ini hal-hal kecil tapi berdampak. Lalu apakah SPPG yang bertanggung jawab terhadap itu semua? Apakah tidak ada sanksi? Ini menyangkut nyawa orang dan masa depan anak-anak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti penyedia yang banyak disebut masyarakat, yakni SPPG Karangjati 1 Blora. Subroto mempertanyakan apakah penyedia tersebut benar-benar tidak pernah menerima komplain dari warga terkait kualitas makanan maupun standar pengelolaan.
204 Siswa Terdampak, DPRD Minta Penanganan Serius
Insiden keracunan ini berdampak pada total 204 siswa. Sebanyak 67 siswa menjalani rawat jalan di RS DKT, 14 siswa dirawat inap, dua siswa menjalani perawatan di RSUD dr. R. Soetijono Blora, dan sekitar 20 siswa masih dalam pengawasan di RS DKT.
“Terkonfirmasi awal sebanyak 198 siswa mengalami gejala, kemudian bertambah enam hingga total 204 siswa dari 955 siswa,” jelas Subroto.
Diduga Ada Praktik Tidak Tepat dalam Pengelolaan Dana
Lebih jauh, Subroto menyoroti dugaan praktik yang tidak tepat dalam proses penerimaan dan pengelolaan dana oleh penyedia makanan. Terutama karena sistem pembayaran program MBG dilakukan setelah makanan didistribusikan.
“Akuntan itu parafnya, ahli gizi juga parafnya. Setelah semuanya sepakat baru dibayar. Misalnya kantor di Jakarta, tambang di Kalimantan saja bisa korupsi, apalagi ini satu rumah keluarga (SPPG). Ada potensi kongkalikong dalam satu rumah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan permainan harga dalam penyediaan menu.
“Misal harga yang seharusnya Rp10 ribu per porsi bisa berubah menjadi Rp5 ribu, Rp6 ribu, atau Rp7 ribu, tetapi tetap dibayar penuh. Ada potensi permainan antara admin SPPG dengan akunting dan pengelola dapur. Dan yang sudah dibayar tentu sudah ada kesepakatan sebelumnya,” tambahnya.
Pertanyakan Sanksi dan Aturan Pembayaran
Subroto menegaskan DPRD sangat prihatin karena kasus ini menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Pihaknya mendesak agar pemerintah mengevaluasi seluruh anggaran yang berpotensi merugikan atau membahayakan siswa.
Politisi tersebut juga mempertanyakan aturan pembayaran apabila sebuah SPPG terbukti bermasalah.
“Jika penyedia mendapat sanksi, apakah pemerintah tetap akan membayar tagihan yang diajukan? Itu yang kami belum tahu seperti apa aturannya,” ungkapnya.
Subroto menegaskan perlunya transparansi dan penjelasan resmi dari seluruh pihak terkait, termasuk mengenai tanggal pencairan dana, mekanisme verifikasi menu, hingga tanggung jawab ahli gizi dan akuntan dalam proses tersebut.
Kasus keracunan massal ini kini tengah dalam penanganan kepolisian, Dinas Kesehatan, serta berbagai pihak terkait untuk memastikan penyebab pasti dan mencegah kejadian serupa terulang di sekolah lain di Kabupaten Blora.
