Klikjateng, Blora – Sejumlah warga Desa Nglobo, Kecamatan Jiken, mulai menyuarakan kritik terhadap minimnya transparansi dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina di wilayah mereka. Salah satunya disampaikan Adit, warga Nglobo yang juga penggerak Karang Taruna dan anggota BUMDes.
Adit menilai proses pengambilan keputusan terkait program CSR seharusnya melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa (Musdes) atau forum bersama agar alokasi anggaran maupun pelaksanaannya jelas dan terbuka.
“Paling tidak itu ada Musdes atau forum elemen masyarakat supaya transparan. Selama ini memang kurang keterbukaan dengan warga,” ujar Adit. Minggu (23/11/2025).
Program Wisata Plumpung Dimulai dengan Anggaran Rp 270 Juta
Adit menyebut program awal pengembangan wisata Plumpung menelan biaya sekitar Rp 270 juta. Program ini kemudian berlanjut ke tahun kedua dan direncanakan berjalan hingga 2028.
Ia menyebut ada rencana pembangunan taman pada tahap berikutnya, namun nominalnya belum disampaikan karena menunggu tanda tangan Field Manager (FM) Pertamina yang beberapa waktu lalu sedang menjalankan ibadah umrah.
Lima Tahap Program Pengembangan Wisata Nglobo
Menurut Adit, program wisata Nglobo berjalan dengan skema lima tahap setiap tahun.
Salah satu program besar yang saat ini tengah berlangsung adalah agrowisata penanaman alpukat dengan skema tiga tahun. Namun, proyek ini sempat menuai penolakan warga lingkungan karena dianggap tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam musyawarah.
Lebih jauh, Adit menyampaikan informasi yang beredar bahwa nilai total program agrowisata mencapai sekitar Rp 3 miliar untuk tiga tahun, atau Rp 1 miliar per tahun.
“Info-nya 3 M itu untuk tiga tahun. Tapi secara validnya saya tidak tahu, karena tidak pernah dijelaskan secara terbuka,” jelasnya.
Agrowisata alpukat sendiri baru berjalan sekitar tiga bulan.
BUMDes Vakum, Ketua Mengundurkan Diri karena Merasa ‘Tidak Demokratis’
Adit juga mengkritik pengelolaan BUMDes yang dinilainya tidak berjalan optimal. Bahkan, ketua BUMDes sebelumnya memilih mengundurkan diri karena merasa hanya menjadi “boneka”.
“Pemilihan ketua BUMDes itu bukan demokrasi. Sudah disetting. Undangan juga sudah dipilih-pilih. Makanya ketuanya mundur karena merasa tidak benar-benar punya kewenangan,” ungkap Adit.
Akibatnya, BUMDes saat ini disebut vakum dan berbagai program menjadi tersendat.
Adit menyebut terkait program pengembangan wana wisata Plumpung vendor bernama EFOS dari Bojonegoro. Namun, vendor dinilai tidak komitmen karena tidak kunjung menyelesaikan kewajiban, meski sudah berkali-kali ditekan pengurus.
“Ditekan bilangnya bulan ini, bulan ini, tapi faktanya tidak ada realisasi. Hanya janji-janji saja,” ujar Adit.
Ia bahkan sempat menawarkan solusi kepada kepala desa untuk mencari vendor baru yang lebih bonafide.
Tanggapan Kepala Desa Nglobo: Program Sudah Masuk Tahun Kedua Menuju 2028
Kepala Desa Nglobo, Pudik Haryanto, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa program pengembangan wisata Plumpung dan Nglobo merupakan program jangka panjang lima tahun.
“Sudah berjalan tahun kedua dan target sampai 2028. Kemarin sudah ada sosialisasi. Kontrak sudah ada, tinggal tanda tangan FM karena kebetulan sedang umrah,” jelas Kades.
Ia menegaskan bahwa desa tidak memegang anggaran secara langsung karena semua pengerjaan dilakukan vendor. Desa hanya menerima manfaat dan menyediakan tenaga kerja lokal.
Anggaran CSR: Rp 300–400 Juta per Tahun, Lewat Pihak Ketiga
Menurut Kades Pudik, setiap tahun nilai CSR yang masuk bervariasi antara Rp 300 juta hingga Rp 400 juta, semuanya melalui pihak ketiga.
“Desa hanya penerima manfaat. Tenaga kerjanya dari kami, pemberdayaan lokal,” tegasnya.
Untuk fasilitas tahun depan, rencana pembangunannya meliputi:
Perbaikan kolam anak
Pembuatan kolam terapi ikan
Pembuatan taman di bagian atas
Penambahan toilet dan kamar mandi
Pelatihan instruktur outbound serta penguatan SDM wisata
Pudik menegaskan bahwa pemanfaatan air hangat yang menjadi icon wisata desa Nglobo, telah dihentikan dua tahun lalu setelah kasus pencemaran limbah.
Rekrutmen Tenaga Kerja: 60 Persen Tenaga Lokal
Untuk rekrutmen tenaga kerja non-skill, desa menyebut telah memiliki kesepakatan dengan Pertamina bahwa tenaga kerja lokal harus diutamakan.
“Untuk warga Nglobo sendiri sekitar 60 persen yang bekerja,” kata Kades.
Nglobo Tidak Punya Tanah Bengkok, Harapkan Pendapatan Desa dari Wisata
Desa Nglobo tidak memiliki tanah bengkok sehingga tidak memiliki PADes. Dengan jumlah penduduk sekitar 2.200 jiwa dan dana desa sekitar Rp 700 juta per tahun, Kades berharap program CSR Pertamina dapat menjadi sumber pendapatan desa dalam 3–5 tahun ke depan.
“Harapan kami nanti ada pendapatan desa dari Plumpung dan lainnya, agar perekonomian meningkat,” pungkasnya.
