Klikjateng, Rembang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) MBG di Lantai 4 Sekretariat Daerah (Setda) Rembang, Rabu (8/10/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan mitra pelaksana, yayasan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang terlibat langsung dalam implementasi program MBG di Kabupaten Rembang.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dr. Ali Syofi’i, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan komunikasi antara seluruh pihak terkait agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif, terarah, dan terpantau dengan baik.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah menggalang komitmen dan kerja sama untuk penyediaan makanan bergizi gratis yang sehat, aman, dan berkualitas bagi penerima manfaat, sekaligus menjamin mutu keamanan pangan melalui Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di seluruh SPPG Kabupaten Rembang,” terang dr. Ali.
Sementara itu, Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, menegaskan bahwa Pemkab Rembang berkomitmen penuh dalam menyukseskan pelaksanaan program MBG sekaligus memastikan pengawasan berjalan ketat agar tidak terjadi penyimpangan.
“Kami berkomitmen untuk menyukseskan program ini, tentu kami juga bertindak tegas sesuai kewenangan terhadap segala bentuk penyimpangan. Harus ada kolaborasi antara SPPI, mitra, dan pemerintah untuk meminimalisir potensi pelanggaran. Pengawasan dari masyarakat, terutama wali murid, juga sangat penting,” tegas Hanies.
Ia menyoroti data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat sekitar 10 ribu kasus keracunan secara nasional per 4 Oktober 2025. Bahkan, beberapa waktu lalu, kasus serupa juga sempat terjadi di beberapa sekolah di Kabupaten Rembang.
Menurut Hanies, hal tersebut menjadi pengingat pentingnya memperhatikan seluruh aspek pelaksanaan program MBG, mulai dari kualitas dan kebersihan makanan, kandungan gizi, hingga sistem distribusi ke sekolah-sekolah.
“Dari 65 SPPG yang ada di Rembang, baru 25 yang teregister dan 14 yang sudah beroperasi serta memberikan manfaat ke sekolah-sekolah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Wabup juga menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan seluruh SPPG yang sudah beroperasi wajib menyelesaikan pengurusan SLHS paling lambat akhir Oktober ini.
“Artinya, 14 SPPG di Rembang yang sudah beroperasi harus clear di bulan Oktober. Kalau sampai melewati November, izinnya bisa dicabut oleh BGN,” tandasnya.
Lebih lanjut, Hanies mengungkapkan bahwa BGN juga akan menunjuk lembaga independen untuk melakukan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) guna memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
“Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN saat rapat dengan DPR RI. Komitmennya jelas, akan ada lembaga independen yang mengawal HACCP,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Hanies berpesan kepada para SPPI agar petunjuk teknis (juknis) dari BGN diterapkan secara ketat di lapangan. Bila diperlukan, SPPI dapat bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten untuk memperkuat pengawasan.
“Kita harus komitmen penuh terhadap program ini. Ini bukan hal main-main,” pungkas Hanies.
Dengan langkah pengawasan yang semakin diperketat, Pemkab Rembang berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih aman, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan setiap anak penerima manfaat memperoleh asupan bergizi yang layak dan sehat.
