Klikjateng, Blora – Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, mengingatkan para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Blora agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menegaskan, ASN jangan sampai memamerkan kemewahan (flexing), melainkan sebaiknya memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Pesan itu disampaikan Bupati Arief saat rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Pemkab Blora di ruang pertemuan Setda Blora, Rabu (10/9/2025). Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, serta seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Blora.
“Dari Mendagri kemarin berpesan, jangan flexing (memamerkan) kemewahan untuk para pejabat maupun keluarga, termasuk melalui media sosial. Ini mohon agar benar-benar menjadi perhatian,” tegas Bupati Arief.
Menurutnya, ASN harus memiliki kepekaan dan empati terhadap kondisi masyarakat karena mengemban amanah untuk bekerja melayani rakyat.
“Pokoknya sekarang dalam memposting sesuatu di medsos, baik status maupun komentar, harus dengan bijak. Gunakan bahasa yang santun dan low profile,” lanjutnya.
Bupati meminta seluruh OPD memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi kinerja agar masyarakat mengetahui apa yang sudah dikerjakan pemerintah.
“Kinerja Bapak Ibu tolong ditampakkan dan dilaporkan kepada masyarakat lewat medsos, baik OPD, camat, maupun lainnya. Saya bersama Ibu Wakil juga selalu melaporkan kegiatan melalui medsos, jadi tolong diimbangi,” jelasnya.
Mas Arief juga mengingatkan agar setiap OPD menyaring konten yang akan diunggah. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pimpinan dan admin media sosial, terutama bagi OPD besar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta rumah sakit.
“Kalau mau upload sesuatu, atasan harus mengetahui. Pimpinan jangan cuek dengan adminnya. Termasuk kecamatan dan desa juga bisa mempublikasikan kegiatan pembangunan di wilayahnya,” ujarnya.
Selain soal media sosial, Bupati juga mengingatkan agar pejabat Pemkab Blora yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota maupun ke luar negeri tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.
“Termasuk saya berpesan, ke depan tolong dikabari kalau ada kepala OPD bepergian. Semua harus sesuai mekanisme,” tandasnya.
