Klikjateng, Blora – Desa Tempuran, Kecamatan Blora, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas program ketahanan pangan tahun 2025 sekaligus penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026. Musdes ini menjadi forum penting bagi pemerintah desa bersama masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa, khususnya di bidang ketahanan pangan dan sarana publik.
Kepala Desa Tempuran, Keman, menyampaikan bahwa program ketahanan pangan tahun 2025 difokuskan pada sektor perikanan. Menurutnya, hal ini sesuai dengan potensi lokal desa serta kebutuhan pasar ikan yang sangat tinggi.
“Ketahanan pangan karena tahun kemarin untuk JUT fisik ya, karena ini memang ada aturan baru kita menganut aturan itu untuk membantu ketersediaan ketahanan pangan sehingga dapat digunakan di bidang pertanian, perikanan maupun peternakan. Karena Tempuran potensinya di perikanan, maka kita optimalkan untuk budidaya perikanan,” jelas Keman.
Perikanan Jadi Program Unggulan
Keman menegaskan, perikanan dipilih sebagai prioritas utama karena kebutuhan ikan di Desa Tempuran mencapai 5 ton per minggu, namun hingga kini sebagian besar masih dipasok dari luar daerah.
“Pasar ikan di Tempuran ini luar biasa, tapi masih banyak diambil dari luar kabupaten. Harapan kami ini bisa jadi program unggulan desa dan nantinya unggulan masyarakat. Kalau pasar ikan yang besar ini bisa kita penuhi dari desa sendiri, maka kemakmuran warga Tempuran bisa lebih meningkat,” ujarnya.
Sebagai strategi, desa akan memulai dengan penyertaan modal untuk masyarakat. Hal ini agar warga dapat belajar dan berani terjun dalam usaha perikanan.
“Usaha itu harus ada pengalaman. Kalau masyarakat yang belum pengalaman langsung disuruh jalan belum tentu mau. Jadi strategi desa adalah memulai dari penyertaan modal dulu, supaya bisa ditiru oleh warga,” tambahnya.
Dukungan BUMDes dan Keterlibatan Masyarakat
Terkait dukungan lembaga desa, Keman mengakui bahwa BUMDes Tempuran sebelumnya sempat stagnan. Namun kini sedang dilakukan reorganisasi agar bisa lebih maksimal.
“Harapannya BUMDes baru ini bisa memiliki SDM yang mumpuni. Beda dengan dulu, sekarang BUMDes diwajibkan mengalokasikan modal 20% untuk mendukung program ketahanan pangan. Ini amanah besar yang harus dijalankan,” tegasnya.
Ia berharap, dengan berkembangnya budidaya perikanan di desa, masyarakat bisa ikut meniru sehingga kebutuhan ikan tidak lagi bergantung dari luar.
Musdes RKPDes 2026: Prioritas pada Infrastruktur dan Sarana Publik
Selain membahas ketahanan pangan, Musdes juga menyoroti penyusunan RKPDes tahun 2026. Keman menyebutkan, ada lima bidang pembangunan yang dibahas, dengan fokus utama pada peningkatan jalan desa dan sarana publik lainnya.
“Ada lima bidang. Untuk pembangunan fisik tetap diarahkan ke sarana publik, terutama peningkatan jalan desa. Dari bidang kesehatan, ibu-ibu PKK juga mengajukan program yang nantinya akan dipertimbangkan dalam pembagian anggaran Dana Desa,” jelasnya.
Namun, tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan. Misalnya, usulan dari warga RT 02, Suwarno, terkait pembangunan WC di area makam, terkendala aturan dari kabupaten.
“Itu ranahnya di wisata, karena Tempuran ini desa wisata. Tahun lalu kami juga pernah mengajukan mushola dan WC, tapi tidak bisa karena Kabupaten Blora belum punya perda wisata. Jadi anggaran daerah belum bisa masuk ke ranah itu,” kata Keman.
Mekanisme Penjaringan Aspirasi
Keman menjelaskan, mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat sudah dilakukan sejak awal masa jabatannya.
“RKPDes itu kan pelaksanaan dari RPJMDes. Dulu kami buat tim 11 untuk menjaring aspirasi per RT. Semua program masuk untuk enam tahun ke depan. Jadi RKPDes tinggal mengambil dari situ. Kita tidak bisa keluar dari RPJMDes yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.
Terkait pembiayaan, desa tetap menyesuaikan dengan kemampuan APBDes. Salah satu program baru yang masuk dalam RPJM perubahan adalah perbaikan talud yang sempat jebol, namun akan diprioritaskan kemudian karena lokasinya di pinggiran desa.
Keman berharap, masyarakat ikut aktif mengawal jalannya pembangunan desa.
“Saya berharap masyarakat ikut andil mengawal jalannya pemerintahan desa. Mulai dari pelaksanaan, melihat kualitas pekerjaan, hingga memastikan tetap sesuai acuan yang ada,” pungkasnya.
Camat Blora: Ketahanan Pangan Harus Didukung Semua Pihak
Sementara itu, Camat Blora Hadi Praseno memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musdes di Desa Tempuran. Ia menilai fokus desa pada sektor perikanan sudah tepat sebagai bagian dari ketahanan pangan.
“Dari hasil Musdes sudah disepakati perikanan jadi prioritas. Sebesar 20% dari Dana Desa dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan. Ini langkah bagus untuk swasembada pangan,” ucap Hadi.
Ia menegaskan, kecamatan siap mendukung penuh program ketahanan pangan di desa-desa.
“Kami tentu mendukung, karena dengan menjaga ketahanan pangan, kita menjaga keberlangsungan dan ketersediaan pangan di masyarakat,” katanya.
Terkait penyusunan RKPDes, Hadi menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan akan terus melakukan monitoring dan pendampingan agar program yang disusun desa sejalan dengan prioritas pembangunan tingkat kecamatan maupun kabupaten.
“Intinya usulan yang sudah disepakati dalam Musdes agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Kami akan melakukan monitoring di desa-desa untuk memastikan program berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Harapan untuk Warga Tempuran
Hadi juga berpesan agar masyarakat Desa Tempuran ikut aktif mendukung program pemerintah desa.
“Harapan kami warga juga mendukung, karena ketersediaan pangan yang cukup, harga yang terjangkau, dan kelestarian pangan akan sangat berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat,” tandasnya.
