Klikjateng, Blora – Optimalisasi Program Rujuk Balik (PRB) menjadi perhatian utama dalam Forum Koordinasi Lintas Sektor yang digelar BPJS Kesehatan Cabang Pati bersama para pemangku kepentingan pelayanan kesehatan se-Kabupaten Blora, Selasa (3/6/2025). PRB dipandang sebagai pilar strategis dalam kesinambungan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya untuk peserta dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, dan jantung.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Blora itu menghadirkan sejumlah pihak, mulai dari kepala fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), rumah sakit, hingga Dinas Kesehatan Blora.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengoptimalkan pelaksanaan PRB. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi lintas fasilitas.
“Pasien PRB memerlukan pendampingan jangka panjang. Kita tidak bisa menanganinya secara sepihak. Harus ada kerja sama antara rumah sakit, FKTP, dan Dinas Kesehatan agar pasien tetap terlayani dengan baik di lini primer,” tegas Wahyu.
Ia menyoroti bahwa sistem administratif PRB yang belum optimal masih menjadi kendala serius di lapangan. Banyak peserta terpaksa bolak-balik antara rumah sakit dan FKTP hanya karena persoalan berkas yang tidak lengkap atau tidak terkirim tepat waktu.
“Kalau dokumen PRB tidak otomatis sampai ke puskesmas, yang dirugikan siapa? Peserta. Sistem ini perlu kita benahi bersama. Jangan sampai pasien disusahkan karena satu lembar surat,” ujarnya.
Wahyu juga menambahkan bahwa PRB berperan penting dalam menjaga efisiensi sistem layanan kesehatan. Dengan layanan rutin yang bisa dilakukan di dekat rumah, pasien tidak perlu lagi antre lama di rumah sakit.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Edi Widayat, menyatakan komitmennya untuk memperkuat PRB. Ia menilai bahwa FKTP harus menjadi garda terdepan dalam menangani pasien kronis.
“PRB adalah bentuk kepercayaan kepada FKTP. Kalau terapi bisa dilakukan di puskesmas, tak perlu bolak-balik rumah sakit. Ini lebih hemat, dekat, dan manusiawi,” ujar Edi.
Dinas Kesehatan, lanjutnya, juga fokus memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan PRB agar data pasien dapat termonitor secara real time dan akurat lintas fasilitas.
“Kadang data antara rumah sakit dan puskesmas belum sinkron. Ini menyulitkan pemantauan. Kita dorong semua fasilitas aktif memperbarui data PRB secara berkala,” terangnya.
Direktur RSUD dr. R. Soetijono Blora, Puji Basuki, mengakui tantangan dalam mengidentifikasi pasien yang seharusnya masuk PRB. Menurutnya, belum semua dokter melakukan skrining secara maksimal.
“Kadang pasien sebenarnya memenuhi syarat PRB, tapi tidak terdata karena proses identifikasinya belum otomatis. Kita sedang mengembangkan sistem agar dokter langsung bisa mendeteksi eligibility PRB saat pemeriksaan,” jelas Puji.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang kuat antara rumah sakit dan FKTP agar tidak terjadi overload rujukan.
“Masih banyak rujukan yang sebetulnya bisa ditangani di tingkat pertama. Ini soal menempatkan layanan sesuai level fasilitas, bukan soal menolak pasien,” ujarnya.
Dari lini pelayanan primer, Kepala Puskesmas Kunduran, Catur, menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak memandang PRB sebagai penurunan kualitas layanan.
“Banyak pasien maunya tetap kontrol di rumah sakit, padahal di puskesmas kita punya dokter, obat, bahkan alat edukasi. Kalau PRB jalan, kita bisa berikan layanan yang lebih personal dan menyeluruh,” kata Catur.
Hal senada juga disampaikan Asri dari Klinik Sumbawa Medika. Ia menyebut, meski regulasi PRB sudah cukup jelas, implementasi di lapangan masih perlu pengawasan ketat, terutama soal tekanan peserta agar dirujuk langsung ke spesialis.
“Kalau tidak ada indikasi medis, kami tolak permintaan rujukan. Tapi ini perlu edukasi ke peserta juga, agar mereka paham bahwa FKTP juga punya kapasitas,” ujarnya.
Asri berharap, ke depan ada mekanisme monitoring terpadu agar seluruh pihak menjalankan PRB sesuai prosedur.
“Jangan cuma FKTP yang dituntut taat. Rumah sakit juga harus kirim dokumen lengkap dan jaga komunikasi. Ini tanggung jawab bersama,” tutupnya.
Forum ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan PRB. Semua pihak sepakat bahwa keberhasilan program ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan harus menjadi upaya kolektif demi pelayanan JKN yang berkelanjutan, berkualitas, dan berkeadilan.
