Menu

Mode Gelap
 

Berita

Edy Wuryanto Soroti Penurunan Peserta Aktif BPJS di Blora: Pemkab Diminta Turun Tangan

badge-check


					Edy Wuryanto Soroti Penurunan Peserta Aktif BPJS di Blora: Pemkab Diminta Turun Tangan Perbesar

Klikjateng, Blora – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti serius penurunan drastis jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan di Kabupaten Blora. Dalam kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang digelar di Pendopo Kecamatan Cepu, Minggu (26/5/25), ia mengingatkan pentingnya peran semua pihak untuk menjaga keberlangsungan program tersebut.

“Jaminan kesehatan merupakan hak dasar rakyat yang harus dijamin negara. Jika rakyat miskin tidak dijamin kesehatannya, mereka bisa semakin miskin saat jatuh sakit. Ini soal keadilan sosial dan masa depan bangsa,” ujar Edy.

Menurutnya, angka kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Blora merosot dari sebelumnya 98 persen pada 2024, menjadi hanya 70 persen tahun ini. “Artinya, sekitar 30 persen warga Blora saat ini tidak terlindungi BPJS. Kalau mereka sakit, harus bayar sendiri pengobatannya. Ini sangat memprihatinkan,” ungkapnya.

Penurunan tersebut, lanjut Edy, disebabkan oleh berakhirnya masa kepesertaan bagi warga miskin yang sebelumnya dibiayai melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN maupun APBD. Selain itu, animo masyarakat untuk menjadi peserta mandiri juga mengalami penurunan.

“Kalau mengandalkan PBI saja, tentunya tidak akan cukup. Yang mampu harus ikut iuran mandiri agar sistem tetap berjalan dan yang lemah tetap terlindungi,” ajaknya.

Edy juga menyayangkan Blora yang sebelumnya meraih status Universal Health Coverage (UHC) kini terancam kehilangan predikat tersebut. Untuk itu, ia mendesak Pemkab Blora agar segera turun tangan dengan memastikan alokasi anggaran kesehatan tidak berkurang.

“APBD harus hadir untuk menjamin rakyat. Jangan sampai anggaran kesehatan justru berkurang,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah pusat agar tetap mempertahankan kuota PBI dari APBN untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data masyarakat miskin melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) antara Dinas Sosial Blora dengan kementerian terkait.

“Tanpa data yang akurat, bantuan bisa salah sasaran,” pungkas Edy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Berita