Klikjateng, Blora – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora berkomitmen mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat berperan aktif dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Program ini diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal.
Kepala Dinas PMD Blora, Yayuk Windarti, S.IP melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sukiran S.E., M.Si. Menjelaskan bahwa BUMDes yang ingin terlibat harus memenuhi sejumlah persyaratan. “BUMDes harus berbadan hukum, memiliki NPWP, Administrasi Hukum Umum (AHU), dan mampu memasarkan produknya melalui LPSE. Legalitas adalah syarat utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Sukiran. Senin (6/1/2025).
Langkah Persiapan
Sukiran mengungkapkan bahwa saat ini Dinas PMD tengah mempersiapkan program tersebut dengan melakukan pendaftaran badan hukum dan penyusunan e-katalog untuk BUMDes. “Kami memfasilitasi sosialisasi ke BUMDes desa maupun BUMDesMa LKD, mengajukan badan hukum bagi yang belum memiliki, serta membenahi peraturan desa agar sesuai dengan AD/ART dan SOP pelaksanaan kegiatan,” jelasnya.
Skema Program Makan Gratis
Program makan bergizi gratis nasional ini melibatkan BUMDes Bersama (BUMDesMa) sebagai penyedia barang, sedangkan BUMDes tingkat desa bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan. Kabupaten Blora memiliki 14 BUMDesMa yang tersebar di berbagai kecamatan, kecuali Kecamatan Cepu dan Blora, yang menggunakan format Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
“BUMDesMa akan menyediakan bahan makanan seperti beras, bawang merah, telur, dan daging yang diambil langsung dari petani atau peternak lokal. Ini untuk memastikan perputaran ekonomi tetap berada di desa sekaligus memberdayakan masyarakat setempat,” jelas Sukiran.
Legalitas Jadi Fokus Utama
Menurut Sukiran, sekitar 60% BUMDes di Kabupaten Blora telah memiliki legalitas. Legalitas menjadi syarat penting untuk keberlanjutan usaha dan peluang mengikuti program pemerintah.
“BUMDes juga perlu mendapatkan penyertaan modal melalui musyawarah desa (musdes). Dari musdes, desa akan menentukan alokasi anggaran, termasuk untuk mendukung operasional BUMDes,” tambahnya.
Namun, Sukiran mengakui masih ada tantangan dalam pengembangan BUMDes, seperti minimnya anggaran untuk pembinaan dan kurangnya motivasi pengurus yang bekerja tanpa gaji.
Dorong Pemanfaatan Potensi Lokal
Dinas PMD terus mendorong BUMDes untuk memanfaatkan potensi lokal. Bahan pangan seperti beras, telur, dan daging diharapkan berasal dari petani dan peternak setempat agar dampak ekonominya langsung dirasakan oleh masyarakat desa.
“Kami berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan menggunakan produk lokal, perputaran ekonomi akan tetap berada di desa, bahkan di tingkat kecamatan,” kata Sukiran.
Ia juga menambahkan bahwa pengalaman dari daerah lain seperti Salatiga, Semarang, dan Jakarta dapat diadaptasi untuk memperkuat BUMDes di Blora.
Kolaborasi dengan Pihak Swasta
Untuk mendukung pengembangan BUMDes, Dinas PMD menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Mandiri yang menawarkan pinjaman berbunga lunak.
“Dari simulasi di Kecamatan Todanan, kebutuhan anggaran untuk program ini mencapai Rp1,2 miliar per bulan. Dengan dukungan kementerian, lembaga swasta, dan pemerintah daerah, kami optimis program ini bisa berjalan lancar,” ungkap Sukiran.
Lanjutnya untuk anggaran itu, “Bank Mandiri siap bekerjasama dengan bunga lunak, seluruh indonesia, kemarin arahan di jakarta seperti itu, secara Nasional. Sama menteri kemendes sama menteri pertanian,” ungkap Sukiran.
Harapan dan Rencana ke Depan
Dinas PMD berharap seluruh BUMDes di Kabupaten Blora dapat memiliki legalitas dan beroperasi secara profesional. “Harapannya, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa. Program makan bergizi gratis ini bukan hanya tentang pemberian makanan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah strategis, BUMDes di Blora diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi desa sekaligus mendukung program strategis pemerintah pusat.
