Klikjateng, Blora – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, H.M Dasum, menegaskan bahwa jawaban dan penjelasan Bupati H. Arief Rohman, mencerminkan kesungguhan Pemerintah Daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Blora. Hal ini disampaikan Dasum saat memimpin rapat paripurna DPRD Blora yang membahas jawaban Bupati Blora atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Blora terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023.
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (16/7/2024) di ruang pertemuan DPRD Blora, sejumlah Wakil Ketua DPRD turut hadir mendampingi Ketua DPRD. Dasum berharap agar jawaban dan penjelasan Bupati dijadikan referensi serta bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Rapat tersebut diawali dengan laporan dari Badan Anggaran DPRD yang disampaikan oleh juru bicara, Santoso Budi Susetyo, Sebelumnya, pada Sabtu (13/7/2024), DPRD Blora telah melaksanakan rapat paripurna mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023, serta penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025.
Pada kesempatan tersebut, Aditya Candra Yogaswara menjadi juru bicara gabungan lima fraksi (PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PKS-Gerindra) dengan menyampaikan 15 poin pandangan umum. Saeful Arifin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan 9 poin, sementara Iwan Krismiyanto dari Fraksi Demokrat-Hanura membahas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Blora, Arief Rohman, dalam jawabannya pada Selasa (16/7/2024), menegaskan tanggapan, saran, masukan, dan imbauan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Blora. Bupati menjelaskan berbagai hal, mulai dari laporan kinerja BUMD, kegiatan Dinas Pendidikan, monitoring bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa, hingga penataan pedagang kaki lima (PKL) dan penanganan kredit macet di Bank Blora Artha.
Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Blora akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi semen beku di Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) Blora, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan inseminasi buatan sapi di Blora dan sekitarnya, bahkan secara nasional.
Pada akhir jawaban, Bupati Arief Rohman menegaskan larangan keterlibatan ASN dan pegawai BUMD dalam kegiatan perjudian online maupun konvensional, serta mengajak masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya pelanggaran.
Rapat paripurna diikuti oleh Forkopimda Blora, Kepala OPD, dan anggota DPRD Blora berlangsung tertib dan lancar, diakhiri dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Blora.
(Ag/Ac)
